Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Authors

  • Sri Wahyu Ningsih Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
  • Muhammad Yusuf Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
  • Tutut Dwi Andayani Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Keywords:

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan menunjukkan kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh siginifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

References

[1] A.A Anwar Prabu Mangkunegara, “Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan,” PT Remaja Rosdakarya, 2005.
[2] Agustin, Karismawati, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus Pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta),” Naskah Publikasi, 2018.
[3] Amalia, Siti Hartini, “Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus pada OPD Pendidikan dan Kebudayaan, OPD Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Sekretariat DPRD),” Jurnal Penelitian Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya. Thesis, 2017.
[4] F. Anzany, “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Audit, Persepsi Mutasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat Kabupaten Batang),” Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, 2019.
[5] R. D. Anastasia, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan),”E-prints Politeknik Negeri Sriwijaya, 2018.
[6] R. R. R. A. T. Anindita, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Ketaatan Peraturan Perundangan dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan,” Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, 2021.
[7] D. Aprilianti, M. Wulan, & H. Kurniawan, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan,” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 150–159, 2020.
[8] D. Asmawanti, A. M. Sari, V. Fitranita, & I. O. Wijayanti, “Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah,” Journal of Applied Accounting and Taxation, 5(1), 85–94, 2020.
[9] Bastian, Indra, “Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar,” Erlangga, 2010.
[10] Darman, “Keuangan Daerah. Kejelasan Sasaran Anggaran,” 2015.
[11] E. Dewata, Y. Sari, H. Jauhari, T. D. Lestari, & P. N. Sriwijaya, “Ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 8(3), 541–550, 2020.
[12] R. H. Fauzan,A. Nasir, & S.P. Silalahi, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Penerapan Akuntanbilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD Kab Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat),” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM FEKON), 4(1), 1122-1136, 2017.
[13] T. Febrianti, & Indrawati Yuhertiana, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 14(1), 137–146, 2021.
[14] R. D. Fitriana, N. Hidayati, & M. C. Mawardi, “Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo,” Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 07(02), 91–103, 2018.
[15] S. M. Fuad, M. Yusuf, &T. Purwanto, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini PT. Hidro Rizki Ilahi Lebakbarang,” Jurnal UMPP, 18 (01), 102-117, 2022.
[16] Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25,” Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2018.
[17] M. Hafiz, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (SKPD Kabupaten Kampar),” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM FEKON), 4(1), 2017.
[18] J. R. Hasibuan, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Padang Lawas),”Repository Institusi Universitas Sumatera Utara, 2018.
[19] W. Ilamin, “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan),” Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, 2018.
[20] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (1999). Diambil dari http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/uploads/peraturan/Inpres-1999-7.pdf
[21] Y. Isnanto, S. Suharno, B. Widarno, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggara, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi,” Vol.15. 489-501, 2019.
[22] P. IPDN, “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kajian Perencanaan,” perencanaan.ipdn.ac.id, 2011.
[23] Kemenkeu. “Pemerintah Konsisten Jaga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara 08 September 2021,” Kementerian Keuangan Repbulik Indonesia, 2021.
[24] I. Kenis, “Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance,”The Accounting Review, Vol. LIV, No. 4, pp:707-721, 1979.
[25] Kharismawati, Becty. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat),” Jurnal Penelitian Universitas Komputer Indonesia, 2017.
[26] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, “Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” Jakarta, 2003.
[27] Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik,” Yogyakarta : Andi Offset, 2018.
[28] Pemerintah Kota Pekalongan, “Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021,” Scribd.com, 2021.
[29] Pemerintah Kota Pekalongan, “Rancangan Akhir RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026,” 2021.
[30] Pemkot Pekalongan, “Raih WTP 6 Kali Berturut-Turut, Pemkot Pekalongan Terima Penghargaan dari Kemenkeu,”pekalongankota.go.id, 2021.
[31] R. Pratama, H. Agustin, & S. Taqwa, “Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,”Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 429–444, 2019.
[32] D. D. Precelina, E. Wuryani, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang,” Jurnal Akuntansi AKUNESA. Vol 7. No 3, 2019.
[33] P. J. Rahakbuw, & S. Firdaus, “Akuntabilitas: Menuju Indonesia Berkinerja,”rbkunwas.menpan.go.id, 2018.
[34] Republik Indonesia. “Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),” Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2014.
[35] Rusdiana dan Nasihudin, “Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian,”Bandung:UIN SGD, 2018.
[36] N. H. Safitri, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten,” 19–151, 2020.
[37] R. Semarang, “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemkot Pekalongan Raih Predikat BB,”radarsemarang.jawapos.com, 2020.
[38] E. Setiawan, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,” E-Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 1. 1-14, 2013.
[39] V. Shufiana, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Pekalongan),”Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, 2019.
[40] Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,” Bandung : ALFABETA, 2012.
[41] S. A. Tanta, “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Sebagai variabel Intervening pada Kawasan Industri Medan,” Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2008.

Downloads

Published

2023-01-04

How to Cite

Ningsih, S. W., Yusuf, M., & Andayani, T. D. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Prosiding University Research Colloquium, 863–880. Retrieved from https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2392