Analysis Determinants of Local Government Financial Performance: Size of Local Government, Capital Expenditure, and Local Own-Source Revenue
Keywords:
kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, belanja modal, pendapatan asli daerahAbstract
Kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) merupakan suatu proses kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan menjadi bahan evaluasi apakah kinerja Pemda berjalan dengan baik atau tidak selama satu periode berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan ukuran Pemda, belanja modal, dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemda. Data yang digunakan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2019 yang didapatkan melalui situs resmi https://jateng-ppid.bpk.go.id/. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 35 Kabupaten/Kota selama kurun waktu tiga tahun, sehingga data yang diperoleh sebanyak 105 data pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan program IBM SPSS Statistic 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Pemda dan belanja modal bukan merupakan determinan terhadap kinerja keuangan Pemda, sedangkan pendapatan asli daerah merupakan determinan terhadap kinerja keuangan Pemda.
References
[1] R. Indonesia, “Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,”
2004.
[2] R. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,” 2004.
[3] H. Sumarjo, “Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia ),” digilib.uns.ac.id., 2010.
[4] I. Ardila And A. A. Putri, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value
For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,” Ris. Akunt. Dan Bisnis, Vol. 15,
No. 1, Pp. 52–64, 2015.
[5] S. N. Rochmah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Empiris Pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2012),” e-print.ums.ac.id., 2015.
[6] I. P. Sari, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana
Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra),” Jom Fekon, Vol. 3, No. No 1, Pp.
679–692, 2016.
[7] M. Kusumawardani, “Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage
Terha- Dap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia,” Account. Anal. J.,
Vol. 1, No. 1, 2012, [Online]. Available:
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj%0apengaruh.
[8] R. Retnowati, “Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah,
Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah
Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013),” e-print.ums.ac.id., 2016.
[9] P. R. Masdiantini And N. M. A. Erawati, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,
Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada
Kinerja Keuangan,” E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana.14.2, Pp. 1150–1182, 2016.
[10] Kiswanto And D. Fatmawati, “Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran
Pemda, Leverage, Temuan Audit Dan Tindak Lanjutnya,” J. Kaji. Akunt., Vol. 3, No.
1, Pp. 44–54, 2019, [Online]. Available: http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka.
[11] R. Novyandra And A. Arifin, “Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue,
Leverage, Size Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Pulau Jawa Tahun 2014,” eprint.
ums.ac.id., pp. 68–70, 2016.
[12] D. Saraswati And Y. S. Rioni, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran
Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” J.
Akunt. Bisnis Dan Publik, Vol. 9, No. 2, Pp. 110–120, 2019.
[13] F. Jauhar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kab/Kota Se Sumatera Barat,” Artik. Univ. Negeri Padang, 2016.
[14] N. P. G. S. Antari And I. B. P. Sedana, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan
Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” E-Jurnal Manaj.
Unud, Vol. 7, No. 2, Pp. 1080–1110, 2018, Doi:
https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19.
[15] N. K. A. Anggraeni And L. G. S. Artini, “Pengaruh Pad, Dana Perimbangan Dan
Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi
Bali,” E-Jurnal Manaj. Unud, Vol. 8, No. 3, Pp. 1315–1345, 2019, Doi:
https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v8.i3.p6.
[16] B. I. Sari And Halmawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat,” J. Eksplor. Akunt., Vol. 3, No. 1, Pp.
1–11, 2021, [Online]. Available: http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea.
[17] M. Andirfa, H. Basri, And S. A. Majid, “Pengaruh Belanja Modal, Dana
Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten
Dan Kota Di Provinsi Aceh,” J. Magister Akunt. Pascasarj. Univ. Syiah Kuala, Vol. 5,
No. No. 3, Pp. 30–38, 2016.
[18] Y. E. Wahyuningsih, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah Naskah Publikasi,” e-print.ums.ac.id., 2016.
[19] D. N. Y. Astiti And N. P. S. H. Mimba, “Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal
Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana.14.3,
Vol. 3, Pp. 1924–1950, 2016.
[20] S. Mulyani And H. Wibowo, “Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah,
Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja
Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015),” J.
Kompartemen, Vol. Xv, No. 1, Pp. 57–66, 2015.
[21] Asnidar And N. S. Hardi, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Langsa,” J. Samudra Ekon., Vol. 3, No. 1, Pp. 9–18, 2019.
[22] N. M. D. P. Sari And I. K. Mustanda, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,
Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah,” E-Jurnal Manaj., Vol. 8, No. 8, Pp. 4759–4787, 2019, Doi:
https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02.
[23] A. Anggraeni, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Intervening,”
Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
[24] Purwasih, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja
Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” Univ. Pgri Yogyakarta,
2017.
[25] S. D. Hastuti, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan
Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar,” Univ. Muhammadiyah Makassar, 2018.
[26] R. Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,” 2010.
[27] J. Pramono, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah,” J. Ilm. Among Makarti, Vol. 7, Pp. 83–112, 2014.
[28] Komite Standar Akuntansi Pemerintah, “Standar Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan,” No. 01, 2005.
[29] M. Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Pertama. Yogyakarta: Bpfe, 2006.
[30] D. A. D. Nasution, “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah,
Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah,” J. Stud.
Akunt. Keuang., Vol. 2, Pp. 149–162, 2018.
[31] M. Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE, 2009.
[32] R. I. Penatari And Y. T. Cahyono, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Tehadap Belanja Daerah (Studi Empiris
Pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah Tahun 2012-2014,” 2015.
[33] A. Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Keempat. Jakarta:
Penerbit Salemba Empat, 2012.
[34] Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta, 2015.
[35] M. Arifin, Ethika, And P. Fauziati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran
Pemerintah Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2014-2018,” Artikel, 2020, [Online]. Available:
https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php.
2004.
[2] R. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,” 2004.
[3] H. Sumarjo, “Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia ),” digilib.uns.ac.id., 2010.
[4] I. Ardila And A. A. Putri, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value
For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,” Ris. Akunt. Dan Bisnis, Vol. 15,
No. 1, Pp. 52–64, 2015.
[5] S. N. Rochmah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Empiris Pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2012),” e-print.ums.ac.id., 2015.
[6] I. P. Sari, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana
Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra),” Jom Fekon, Vol. 3, No. No 1, Pp.
679–692, 2016.
[7] M. Kusumawardani, “Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage
Terha- Dap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia,” Account. Anal. J.,
Vol. 1, No. 1, 2012, [Online]. Available:
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj%0apengaruh.
[8] R. Retnowati, “Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah,
Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah
Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013),” e-print.ums.ac.id., 2016.
[9] P. R. Masdiantini And N. M. A. Erawati, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,
Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada
Kinerja Keuangan,” E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana.14.2, Pp. 1150–1182, 2016.
[10] Kiswanto And D. Fatmawati, “Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran
Pemda, Leverage, Temuan Audit Dan Tindak Lanjutnya,” J. Kaji. Akunt., Vol. 3, No.
1, Pp. 44–54, 2019, [Online]. Available: http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka.
[11] R. Novyandra And A. Arifin, “Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue,
Leverage, Size Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Pulau Jawa Tahun 2014,” eprint.
ums.ac.id., pp. 68–70, 2016.
[12] D. Saraswati And Y. S. Rioni, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran
Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” J.
Akunt. Bisnis Dan Publik, Vol. 9, No. 2, Pp. 110–120, 2019.
[13] F. Jauhar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kab/Kota Se Sumatera Barat,” Artik. Univ. Negeri Padang, 2016.
[14] N. P. G. S. Antari And I. B. P. Sedana, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan
Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” E-Jurnal Manaj.
Unud, Vol. 7, No. 2, Pp. 1080–1110, 2018, Doi:
https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19.
[15] N. K. A. Anggraeni And L. G. S. Artini, “Pengaruh Pad, Dana Perimbangan Dan
Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi
Bali,” E-Jurnal Manaj. Unud, Vol. 8, No. 3, Pp. 1315–1345, 2019, Doi:
https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v8.i3.p6.
[16] B. I. Sari And Halmawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat,” J. Eksplor. Akunt., Vol. 3, No. 1, Pp.
1–11, 2021, [Online]. Available: http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea.
[17] M. Andirfa, H. Basri, And S. A. Majid, “Pengaruh Belanja Modal, Dana
Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten
Dan Kota Di Provinsi Aceh,” J. Magister Akunt. Pascasarj. Univ. Syiah Kuala, Vol. 5,
No. No. 3, Pp. 30–38, 2016.
[18] Y. E. Wahyuningsih, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah Naskah Publikasi,” e-print.ums.ac.id., 2016.
[19] D. N. Y. Astiti And N. P. S. H. Mimba, “Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal
Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana.14.3,
Vol. 3, Pp. 1924–1950, 2016.
[20] S. Mulyani And H. Wibowo, “Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah,
Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja
Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015),” J.
Kompartemen, Vol. Xv, No. 1, Pp. 57–66, 2015.
[21] Asnidar And N. S. Hardi, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Langsa,” J. Samudra Ekon., Vol. 3, No. 1, Pp. 9–18, 2019.
[22] N. M. D. P. Sari And I. K. Mustanda, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,
Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah,” E-Jurnal Manaj., Vol. 8, No. 8, Pp. 4759–4787, 2019, Doi:
https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02.
[23] A. Anggraeni, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Intervening,”
Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
[24] Purwasih, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja
Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” Univ. Pgri Yogyakarta,
2017.
[25] S. D. Hastuti, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan
Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar,” Univ. Muhammadiyah Makassar, 2018.
[26] R. Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,” 2010.
[27] J. Pramono, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah,” J. Ilm. Among Makarti, Vol. 7, Pp. 83–112, 2014.
[28] Komite Standar Akuntansi Pemerintah, “Standar Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan,” No. 01, 2005.
[29] M. Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Pertama. Yogyakarta: Bpfe, 2006.
[30] D. A. D. Nasution, “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah,
Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah,” J. Stud.
Akunt. Keuang., Vol. 2, Pp. 149–162, 2018.
[31] M. Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE, 2009.
[32] R. I. Penatari And Y. T. Cahyono, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Tehadap Belanja Daerah (Studi Empiris
Pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah Tahun 2012-2014,” 2015.
[33] A. Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Keempat. Jakarta:
Penerbit Salemba Empat, 2012.
[34] Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta, 2015.
[35] M. Arifin, Ethika, And P. Fauziati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran
Pemerintah Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2014-2018,” Artikel, 2020, [Online]. Available:
https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php.
Downloads
Published
2021-12-08
How to Cite
Cahyono, Y. T., & Aisy, R. (2021). Analysis Determinants of Local Government Financial Performance: Size of Local Government, Capital Expenditure, and Local Own-Source Revenue. Prosiding University Research Colloquium, 285–294. Retrieved from https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1693
Issue
Section
Articles
License
Copyright (c) 2021 Yuli Tri Cahyono, Rihadatul Aisy
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
