Tinjauan Yuridis terhadap Force Majeuredalam Relaksasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19

Abstract

Permasalahan yang terdapat karya ilmiah ini adalah mengenai
bagaimana parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai
Force Majure dan apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan
dasar sebagai Force Majure, serta apakah relaksasi kredit
telah mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi
Indonesia dengan kebijakan relaksasi kredit. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang
sumber data utamanya adalah data sekunder yakni berupa
bahan-bahan tertulis tentang hukum yang kemudian dianalisis
secara kuantitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif
analitis. Dari penelitian ini diperoleh bahwa parameter suatu
keadaan dapat disebut sebagai force majure dapat dibagi
menjadi dua yaitu force majure absolute dan force majure
relatif, force majure absolut adalah keadaan yang sudah tidak
bisa dilaksanakan lagi sedangkan force majure relatif adalah
keadaan yang sebenarnya bisa dilakukan namun karena ada
suatu hal maka tidak mungkin melaksanakan kehendaknya dan
jika dilakukan maka pengaruhnya besar. Pandemi Covid-19
secara umum tidak dapat dikatan sebagai keadaan force
majure, namun karena Pemerintah telah mengeluarkan
Keppres Nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan covid-19
merupakan bencana non-alam dan merupakan bencana
nasional serta pembatasan melakukan suatu kegiatan, maka hal
demikian dapat berpotensi sebagai force
majuresehinggakemudiandenganadanyasuatupembatasankegiat
an, negara harushadirdalammemberikan stimulus
perekonomiannasionalyakni salah
satunyapemberianrelaksasikredit. Pemberian relaksasi kredit
merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagai
upaya agar para pelaku usaha masih dapat melanjutkan
kegiatan usahanya di tengah pandemi dan tentunya dapat
kembali menunjang perekonomian negara, namun dalam
praktiknya pemberian relaksasi kredit oleh lembaga jasa
keuangan belum optimal