Model Pengembangan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Muhammad Eko Atmojo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  • Helen Dian Fridayani Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Keywords: Reformasi Birokrasi, Pengembangan Pegawai, Aparatur Sipil Negara

Abstract

Berlakuya UU ASN merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi di bidang kepegawaian Indonesia. Salah satu bentuk reformasi birokrasi dibidang kepegawaian adalah mengenai pengembangan dan penentuan pejabat struktural aparatur sipil Negara. Mengingat pengembangan bagi aparatur sipil Negara sangat penting. Dalam pengembangan aparatur sipil Negara ada beberapa pola yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Pola pengembangan aparatur sipil Negara di pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa cara diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan, mutasi, promosi, serta lelang jabatan. Dari beberapa model pengembangan yang telah dilakukan ada beberapa model baru yang bisa dikembangkan diantaranya adalah lelang jabatan. Model ini merupakan model terbaru dalam hal pengembangan Aparatur Sipil Negara terutama dalam penentuan pejabat struktural eselon II. Dengan adanya model pengembangan ini diharapkan kinerja aparatur sipil Negara bisa lebih baik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

References

Defriadi, Elvin. (2016). Rekrutmen Pejabat Struktural Melalui Model Lelang Jabatan Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Herawati, Nunik Retno. (2016). Evaluasi Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 2, Maret.
Nurliana (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Journal Administrasi Negara, Volume 1. No 3.
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2017) Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo.
http://jakarta.okezone.com/read/2011/11/03/447/524557/4-7-juta-pns-dalam-dilema-pelayanan-publik.
Published
2019-01-21